Malaysia sita kapal-kapal kontainer menuju Israel, unggahan PM Anwar bela Palestina viral

  Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan posisi Malaysia menolak wilayahnya dijadikan poin transit bagi kapal kargo apapun yang berkontribusi terhadap operasi militer Israel. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X, Selasa (15/9/2026), Anwar mengatakan Malaysia tetap berkomitmen mencegah negaranya dijadikan alat mendukung agresi atau aksi menindas orang-orang tak bersalah.

"Posisi Malaysia jelas dan tegas. Kami tidak akan memperbolehkan negara kami sebagai sebuah saluran bagi pengiriman apapun yang mendukung atau berkontribusi untuk kapabilitas militer Israel dan kekejaman terhadap warga Palestina dan nyawa tak bersalah lainnya," kata Anwar dikutip Bernama.

"Pengiriman mencurigakan apapun akan menjadi subjek inspeksi dan investigasi sesuai dengan hukum Malaysia. Di mana kesalahan ditemukan, aksi menentukan akan diambil," ujar Anwar menambahkan.

Pernyataan PM Anwar dikeluarkan bersama dengan sebuah laporan media asing yang menyoroti sebuah level baru pengawasan terhadap pengiriman via kapal yang bertolak dari Israel oleh Malaysia. Dilaporkan Bloomberg, otoritas Malaysia menyita tiga kapal kontainer yang akan bertolak ke Israel dari Pelabuhan Tanjung Pelepas. 

Tiga kapal itu disita pada 19 Agustus saat hendak menuju Palabuhan Ashdod dan bermuatan komponen sepeda listrik dari pabrikan China, Chongqing Mobimax Technology Co. Otoritas Malaysia melakukan investigasi muatan kontainer dan tiga kapal itu masih berada di Pelabuhan Tanjung Pelapas hingga sebulan ke depan.

Sebelumnya pada 7 Agustus, Malaysia juga menahan kapal kontainer yang dicurigai bermuata senjata api karena alamat pengiriman ditujukan untuk Elbit Systems.

Pekan lalu, Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari Jalur Gaza, serta tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra) menolak segala upaya untuk memindahkan secara paksa atau merelokasi rakyat Palestina dari tanah airnya.

Malaysia menyatakan pembunuhan, ancaman, penghancuran harta benda, dan pemindahan paksa rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel yang dilakukan secara sewenang-wenang merupakan tindakan keji yang menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

"Tindakan tersebut terus memperkuat pendudukan, memperluas permukiman ilegal Zionis secara sistematis, serta merampas tanah milik rakyat Palestina," demikian pernyataan Wisma Putra.

Malaysia menegaskan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian dari Wilayah Palestina yang Diduduki (Occupied Palestinian Territory/OPT) dan menolak segala upaya untuk mengubah struktur demografi atau geografisnya. Malaysia juga menolak upaya pengusiran rakyat Palestina dari Tepi Barat yang diduduki, melalui perluasan permukiman dan kekerasan pendatang ilegal.

Malaysia menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC), untuk mengambil tindakan konkret guna menghentikan pelanggaran ini dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dikenai tindakan serta melindungi rakyat Palestina.

Malaysia menegaskan dukungan penuh terhadap hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka serta untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.