Tarif Ekspor Baru AS: Trump Kirim Surat “Take It or Leave It” ke 12 Negara

 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah menandatangani surat kepada 12 negara yang menguraikan berbagai tingkat tarif atas barang ekspor mereka ke AS. Surat tersebut, yang berisi tawaran "terima atau tinggalkan", dijadwalkan dikirim pada Senin (8/7/2025).

Dalam keterangannya kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One saat dalam perjalanan ke New Jersey, Trump menolak menyebut nama-nama negara yang akan menerima surat tersebut. Ia menyatakan daftar negara akan diumumkan secara resmi pada Senin (7/7/2025).

Trump sebelumnya sempat mengatakan bahwa surat pertama akan dikirim pada Jumat (5/7/2025), bertepatan dengan hari libur nasional di AS, tetapi jadwal pengiriman akhirnya diundur.

Dilansir dari laman Reuters, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tarif global yang diumumkan Trump pada April lalu, dengan tarif dasar sebesar 10 persen dan potensi tambahan hingga 50 persen untuk sejumlah negara. Namun, sebagian besar tarif dasar di luar 10 persen ditangguhkan selama 90 hari guna membuka ruang negosiasi. Masa tenggang itu akan berakhir pada 9 Juli.

Trump pada Jumat pagi menyebut tarif bisa dinaikkan hingga 70 persen, dan sebagian besar akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025. “Saya menandatangani beberapa surat, mungkin dua belas, dan akan dikirim Senin,” kata Trump saat ditanya mengenai kebijakan tarif tersebut. “Jumlah uang yang berbeda, jumlah tarif yang berbeda,” lanjutnya.

Meski sempat menyampaikan bahwa pemerintahannya akan memulai negosiasi perdagangan dengan beberapa negara, Trump mengaku frustrasi dengan lambannya proses perundingan, terutama dengan mitra dagang utama seperti Jepang dan Uni Eropa. “Surat-surat itu lebih baik... jauh lebih mudah mengirim surat,” ujarnya.

Hingga kini, satu-satunya kesepakatan perdagangan yang berhasil dicapai adalah dengan Inggris dan Vietnam. Inggris tetap mempertahankan tarif 10 persen dan memperoleh perlakuan khusus bagi sektor tertentu seperti otomotif dan penerbangan. Sementara Vietnam berhasil menurunkan tarif dari ancaman sebelumnya sebesar 46 persen menjadi hanya 20 persen, dengan sejumlah produk AS diizinkan masuk bebas bea.

Upaya mencapai kesepakatan dengan India gagal, sementara diplomat Uni Eropa menyatakan tidak ada terobosan dalam negosiasi dengan AS. Mereka mempertimbangkan memperpanjang status quo guna menghindari kenaikan tarif yang berpotensi merugikan kedua pihak.

Indonesia siapkan penawaran terbaik

Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (13/6/2025), menerima telepon dari Presiden AS Donald Trump. - (@prabowo)

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan penawaran kedua terbaik atau "second best offer" dalam upaya negosiasi tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menjelang batas akhir negosiasi yang jatuh pada 8 Juli mendatang, Airlangga mengatakan bahwa permintaan yang diajukan Pemerintah AS, baik berupa tarif maupun hambatan dagang, telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia.

"Negosiasi tarif kita kan sudah menyampaikan Indonesia second best offer. Dan beberapa permintaan Amerika itu sebagian sudah kita berikan, baik mengenai tarif, non-tariff barrier maupun komersial," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent yang pada prinsipnya mengapresiasi sejumlah tawaran yang disampaikan oleh Indonesia.

Namun tentunya, keputusan akhir negosiasi tarif antara Indonesia dan AS tidak bergantung pada satu pihak. Pemerintah AS tentunya harus berkoordinasi dengan United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Hasil akhir dari negosiasi yang sudah melalui pertukaran dokumen antara Indonesia-AS yang sudah berulang kali itu pun bersifat dinamis karena mempertimbangkan negara-negara lain yang juga melakukan negosiasi tarif.

"Setiap hari ada perubahan karena ada negara lain mengusulkan apa. Nanti negara lain mengusulkan apa, mereka (akan) tanya 'Indonesia kok enggak usulin?' atau yang Indonesia usulkan, negara lain enggak usulkan, ditukar-tukar," kata Airlangga.

Seperti diinformasikan, batas akhir negosiasi tarif jatuh pada 8 Juli 2025, atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa selama pertemuan dan beberapa kali pertukaran dokumen negosiasi tarif, pemerintah Amerika Serikat tidak mengajukan tambahan permintaan terhadap Indonesia.

Permintaan utama pemerintah AS saat mengenakan tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia dinilai sebatas menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.